Pelatihan SID; Tonggak Baru Menuju Era Keterbukaan Informasi Desa

Pelatihan SID Kab. Grobogan
Dokumentasi Peserta
Pelatihan SID Kab. Grobogan
Dokumentasi Peserta

PURWODADI; Senin (8/10), para delegasi dari berbagai desa sudah berkumpul di halaman SETDA Kab.Grobogan untuk mengikuti pelatihan Sistem Informasi Desa atau disingkat SID yang diselanggarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Grobogan dengan Relawan TIK Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan ini dikuti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Dukcapil serta perwakilan dari kecamatan Klambu, Brati serta Ngaringan.

Pelatihan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Operator Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi desa. Para peserta diajarkan membuat website desa yang nantinya akan menjadi wadah semua informasi desa yang menyangkut demofrafi, profil, pembangunan dll. Acara ini bertempat di SETDA lantai 1 dan di buka oleh Kepala Dinas Wiko Handoyo, SH, MH selaku kepala dinas komunikasi dan informatika dan dilanjutkan pemaparan oleh Nur Yasin selaku Kabid. E-Govermenent Kab. Grobogan.

Kegiatan pelatihan mengelola website desa ini adalah para Relawan dari TIK Jawa Tengah, dengan memaparkan bagaimana cara tips dan trik dalam membuat jurnalisme warga dan bagaimana mengemas berita dan berbagai potensi yang ada di desa bisa lebih terekspos dan dapat diketahui oleh dunia luar.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pengelolaan Sistem Informasi Desa dan Forum Data seperti yang diamanatkan Pergub 47 tahun 2016”. ungkap Nur Yasin selaku Kabid. E-Govermenent Kab. Grobogan.

Untuk memaksimalkan kemampuan Operator Desa dalam mengelola Website Desa, rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan secara maraton pada untuk semua desa di Kab. Grobogan mulai dari 8 sampai 30 Oktober 2018. dan sebagai evaluasi, rencananya pada 2019 kedepan akan diadakan lomba pengelolaan Website Desa tingkat Kabupaten. Pada akhirnya pelatihan SID ini diharapkan akan mampu menjadi jembatan keterbukaan informasi publik dalam sekup desa dan akan bisa menjadikan sarana untuk ketepatan dalam pengambilan kebijakan publik dalam sekup desa sehingga pembangunan lebih terarah dan kemakmuran masyarakat akan bisa tercapai.

2 comments

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *